SUNGAIPENUH-Wakil Walikota Sungai Penuh Azhar Hamzah (Kenek) didampingi Sekretaris Daerah Alpian, SE.MM, menyambut langsung kedatangan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Selasa (2/9/2025).
Di Kota Sungai Penuh aksi damai dilaksanakan di dua tempat berbeda Polres Kerinci dan Kantor DPRD. Massa aksi berangkat dari Lapangan Merdeka Sungai Penuh menuju Mapolres Kerinci. Setibanya di Mapolres, mahasiswa disambut langsung oleh Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah, Bupati Kerinci Monadi, Sekda Alpian, serta Kapolres Kerinci AKBP Arya Tessa. Pertemuan berlangsung dalam bentuk duduk bersama di halaman Mapolres.
Kenek dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghargai setiap bentuk aspirasi mahasiswa yang disampaikan secara tertib dan damai.
“Kami mendengar dan memahami apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa. Kami mengapresiasi dan berharap seluruh proses berjalan dengan aman dan tidak ada tindakan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Alpian,SE,MM dihadapan mahasiswa Cipayung Plus menyampaikan, apresiasi terhadap aspirasi dan aksi yang berjalan tertib dan damai.
“Kami mengapresiasi aksi damai dan tertib ini. Ini merupakan bentuk kepedulian kita semua terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat.pemerintah daerah akan mendukung setiap aspirasi yang berpihak kepada masyarakat” tegasnya.
Pantauan media ini dilapangan, aksi damai berlangsung dengan tertib dan lancar. Setelah menyampaikan aspirasi di gedung DPRD, mahasiswa meninggalkan gedung DPRD dengan tertib.
Pada aksi ini mengusung tema “Restorasi Kapolri”, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan penting.
Tiga poin utama yang mereka tekankan adalah:
1. Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
2. Menuntut pembebasan aktivis dan massa demokrasi yang masih ditahan.
3. Menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Mahasiswa juga menyoroti isu nasional, seperti besarnya gaji anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja, serta maraknya praktik korupsi di Indonesia yang belum mampu diberantas secara serius.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Polisi harus transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Begitu juga DPR, jangan hanya menikmati fasilitas dan gaji besar sementara rakyat menderita akibat korupsi yang merajalela,” ujar koordinator aksi.(Ung)