Masyarakat Kuala Kampar Soroti Lambannya Pemprov Riau Tangani Jalan Lintas Bono

Selasa, 17 November 2026 | 19:24:17 WIB
Jalan lintas Bono rusak parah, masyarakat Kuala Kampar berharap keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam menggesa penanganan perbaikan jalan yang menjadi konektivitas antar wilayah

PELALAWAN (Suarabernas)– Lambannya penanganan pembangunan Jalan Lintas Bono kembali menuai sorotan. Kali ini, kritikan disampaikan masyarakat salah satunya Tokoh Muda Kuala Kampar, Muhammad Ali, secara tegas mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam merespons kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan strategis yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
Aktivis kelahiran Desa Sungai Mas yang juga Ketua Aliansi Pemuda Kubangan Pelalawan itu mengaku kecewa terhadap lambannya respons Pemprov Riau. Menurutnya, Jalan Lintas Bono bukan sekadar infrastruktur penghubung antarkawasan, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Pelalawan.
"Jalan Lintas Bono memiliki arti penting bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur tersebut, khususnya masyarakat Kecamatan Teluk Meranti dan kawasan sekitarnya. Jalan ini menjadi akses utama untuk menunjang mobilitas warga, mendistribusikan hasil perkebunan dan pertanian, memperlancar aktivitas perdagangan, serta menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat pelayanan pemerintahan," kata Muhammad Ali, Selasa (17/11/2026).
Ia mempertanyakan mengapa Pemprov Riau begitu lamban merespons aspirasi masyarakat, padahal kebutuhan pembangunan jalan tersebut sudah sangat mendesak.
"Yang jadi pertanyaan kita, kenapa Pemprov begitu lamban merespons aspirasi kita? Ini bukan sekadar permintaan agar diperhatikan, tetapi memang kebutuhan mendesak masyarakat yang berada di sepanjang Jalan Lintas Bono," tegasnya.
Menurut Ali, kondisi jalan yang rusak dan sulit dilalui bukan hanya menghambat perjalanan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap waktu tempuh, biaya transportasi hingga kenyamanan warga.
Lebih jauh, buruknya infrastruktur jalan berpotensi menghambat distribusi barang dan hasil produksi masyarakat. Kondisi tersebut bahkan dapat menekan nilai ekonomi hasil perkebunan dan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.
"Distribusi barang menjadi lebih lama dan nilai ekonomi hasil produksi masyarakat berpeluang menurun. Infrastruktur jalan yang buruk pada akhirnya ikut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau situasi ini tidak berubah, Pemprov Riau juga memiliki andil terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat di daerah terluar Kabupaten Pelalawan," ujarnya.
Ali juga menyayangkan lambannya penanganan Jalan Lintas Bono di tengah besarnya potensi pariwisata Kabupaten Pelalawan yang telah dikenal hingga mancanegara.
Salah satu potensi unggulan tersebut adalah fenomena alam gelombang Bono di Sungai Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurutnya, akses jalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung perkembangan pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
"Sejatinya Pemprov Riau tidak kesulitan untuk menganggarkan peningkatan Jalan Lintas Bono. Yang kami lihat, Pemprov tidak care dengan kebutuhan masyarakat," sindirnya.
Ia berharap Pemprov Riau segera mengambil langkah konkret dan tidak terus membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian.
"Kita mendesak Pemprov Riau untuk serius. Jangan mencla-mencle lagi terkait pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Bono. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji," ungkap Ali.
Ia menegaskan, pembangunan Jalan Lintas Bono merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat pesisir Pelalawan.
"Membangun jalan ini berarti membangun harapan, membuka peluang, dan mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat Pelalawan, khususnya Kecamatan Teluk Meranti dan Kuala Kampar," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Pelalawan H Zukri SM MM melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, M. Tengku Syukron, menyatakan bahwa pihaknya telah merespons keresahan masyarakat terkait kondisi Jalan Lintas Bono.
Bahkan, Bupati Pelalawan telah menyurati Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPRPKPP untuk meminta dukungan percepatan penanganan jalan tersebut.
Dalam surat tertanggal 6 Juli 2026, Bupati Pelalawan memohon kepada Gubernur Riau agar dapat mengarahkan sekaligus mengoordinasikan percepatan penanganan Jalan Lintas Bono, baik melalui dukungan penganggaran APBN, APBD maupun pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Kenapa kita menyurati Pemprov Riau? Karena Jalan Lintas Bono itu merupakan jalan provinsi. Memang domain-nya provinsi untuk menyelesaikannya," tegas Syukron.
Kepala Bappeda Pelalawan ini menjelaskan, Jalan Lintas Bono memiliki panjang keseluruhan mencapai 232,72 kilometer. Dari total panjang tersebut, sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan terbagi dalam tiga ruas utama.
Ruas pertama adalah Bunut–Teluk Meranti, yang masih membutuhkan pemeliharaan jalan sepanjang sekitar lima kilometer.
Selanjutnya ruas Teluk Meranti–Sebekek sepanjang 50,8 kilometer. Pada ruas ini, pemerintah provinsi telah melakukan pembangunan sekitar sembilan kilometer.
Sementara ruas ketiga, Sebekek–Sokoi, memiliki panjang sekitar 54 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 50 kilometer telah dibangun. Namun, masih terdapat pekerjaan yang perlu dituntaskan, terutama pembangunan timbunan yang sangat diharapkan masyarakat.
"Untuk ruas Sebekek sampai Sokoi, panjangnya sekitar 54 kilometer dan yang sudah dibangun sekitar 50 kilometer. Ini yang sangat diharapkan masyarakat agar bisa segera diselesaikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Syukron menegaskan bahwa pembangunan Jalan Lintas Bono bukan semata-mata persoalan infrastruktur transportasi, tetapi juga menyangkut masa depan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
Jika seluruh ruas tersambung, akses darat menuju kawasan Kuala Kampar dan Pulau Mendol akan semakin terbuka.
Bahkan, pembangunan jalan tersebut nantinya berpotensi menghubungkan sekitar 24 desa hingga ke wilayah Kuala Kampar.
"Jika seluruh ruas tersebut tersambung, akses darat akan semakin terbuka menuju kawasan Kuala Kampar dan Pulau Mendol. Pembangunan ini juga akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitar 24 desa," sebut Syukron.

Konektivitas tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta membuka peluang investasi dan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Kini, masyarakat menanti langkah nyata Pemprov Riau. Sebab, bagi warga pesisir Pelalawan, Jalan Lintas Bono bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan akses menuju kehidupan yang lebih baik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan yang selama ini dinantikan. (Tim)

Terkini