JAMBI,Suarabernas.com – Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Kerinci berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut ditandai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi oleh Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., dalam acara yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Monadi dan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, S.E., M.M. Penyerahan tersebut juga dilakukan kepada sejumlah kepala daerah lainnya di Provinsi Jambi.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah ini menjadi bukti konsistensi Kabupaten Kerinci dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Muhamad Toha Arafat menjelaskan bahwa pemberian opini BPK didasarkan pada empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar memperoleh opini WTP, melainkan memastikan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Atas capaian yang diraih, kami mengucapkan selamat kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Muhamad Toha Arafat.
Meski demikian, BPK mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah tetap dituntut untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
BPK juga mengingatkan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Saat ini, tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) se-Provinsi Jambi tercatat mencapai 78,8 persen, masih sedikit di bawah target nasional sebesar 80 persen.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas pendampingan dan evaluasi yang terus dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Kerinci Monadi mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Kerinci mempertahankan opini WTP untuk yang ke-11 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah bersama DPRD Kabupaten Kerinci.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kerinci kembali berhasil mempertahankan opini WTP. Ini adalah bentuk komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Monadi.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Kerinci,” tegasnya.
Dengan raihan WTP ke-11 secara beruntun ini, Kabupaten Kerinci kembali memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan dan akuntabilitas pemerintahan.