Kerinci – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Giri Mulyo Kec. Kayu Aro Barat Kab. Kerinci Prov. Jambi menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, BUMDes yang diketahui telah menerima penyertaan modal dari pemerintah desa itu diduga sudah lama tidak menjalankan aktivitas usaha sebagaimana mestinya.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun, Pemerintahan Desa Giri Mulyo telah menyalurkan dana desa untuk penyertaan modal Bumdes sejak tahun 2019 sampai sekarang ini. Dengan perincian sebagai berikut : tahun 2019 sebesar Rp. 86.115.000, tahun 2020 sebesar Rp. 269.566.000, tahun 2021 sebesar Rp. 350. 000.000, tahun 2025 sebesar Rp. 153..000, tahun 2026 sebesar Rp. 86.115.000 Total Penyertaan modal Rp. 945.246.000 dan pada tahun 2024 disalurkan untuk pelatihan pengelolaan BUM Desa ( pelatihan yang dilakukan oleh desa ) sebesar Rp. 8.545.000
Ironisnya besarnya anggaran yang salurkan ternyata hasilnya mubazir alias sia sia. Terlihat dilokasi BUM Desa tersebut sudah tidak berfungsi lagi seperti usaha pertashop.
Sejumlah warga menyebut, hingga saat ini tidak terlihat adanya kegiatan usaha maupun manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari keberadaan BUMDes tersebut. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana penyertaan modal yang telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Apabila benar tidak lagi beroperasi, maka penyertaan modal yang telah dikucurkan berpotensi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan tujuan pembentukan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa menjadi tidak tercapai.
Masyarakat berharap Pemerintah Desa Giri Mulyo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai besaran penyertaan modal yang telah diberikan, bentuk usaha yang pernah dijalankan, kondisi aset BUMDes, serta laporan pertanggungjawaban pengelolaannya.
Selain itu, pihak terkait seperti kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat Kabupaten diharapkan melakukan evaluasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan. Langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Giri Mulyo maupun pengurus BUMDes terkait dugaan tidak beroperasinya BUMDes tersebut.