PROYEK ASPAL GORENG LUBUK PAUH DIDUGA DIALIHKAN KE DESA TETANGGA, WAKIL RAKYAT DIPERTANYAKAN! ADA APA DI BALIK KEPUTUSAN TERSEBUT?

Senin, 16 November 2026 | 13:23:34 WIB

Kerinci – Dugaan pengalihan kegiatan proyek pengaspalan jalan yang dikenal dengan istilah aspal goreng dari Desa Lubuk Pauh ke Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, menuai tanda tanya besar. Kebijakan tersebut kini dipertanyakan oleh Kepala Desa Lubuk Pauh, Imsumarlan, bersama masyarakat setempat.

Rencana Jalan Yang Di Peningkatan Aspal Goreng

Persoalannya bukan sekadar ke mana proyek tersebut dialihkan, tetapi apa dasar dan pertimbangan sehingga Desa Lubuk Pauh yang sebelumnya menjadi lokasi rencana pembangunan justru kehilangan kesempatan mendapatkan kegiatan tersebut.

Imsumarlan saat dikonfimasi di ruang kantornyo kepada media ini mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari salah seorang anggota DPRD yang mewakili Kecamatan Gunung Tujuh, pengalihan kegiatan itu disebut-sebut terjadi karena adanya telepon dari warga Lubuk Pauh yang tidak mengizinkan tanah ladangnya digunakan untuk pembangunan jalan aspal goreng.

Ladang Masyarakat yang menjadi alasan dipindahkan lokasi oleh DPRD dari Gunung Tujuh

Namun, alasan tersebut justru dibantah oleh Imsumarlan. Ia menegaskan, rencana pembangunan jalan yang dimaksud bukanlah membuka jalan baru yang melewati tanah ladang masyarakat. Sebab, jalan yang akan di aspal tersebut sebelumnya sudah dilakukan pengerasan dan tinggal dilanjutkan dengan pekerjaan pengaspalan, bukan ladang masyarakat yang menjadi alasan sang anggota DPRD salah satunya dari Kec. Gunung Tujuh.

Dengan demikian, menurut Kepala Desa, alasan penolakan penggunaan lahan masyarakat perlu dipertanyakan kembali. Apakah benar informasi tersebut sudah diverifikasi? Ataukah keputusan pengalihan diambil hanya berdasarkan komunikasi sepihak tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan?

Imsumarlan bersama masyarakat Lubuk Pauh sangat menyayangkan sikap pihak wakil rakyat yang disebut tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pemerintah desa sebelum kegiatan tersebut dialihkan.

Padahal, sebagai wakil rakyat, komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan.

"Kalau memang ada warga yang keberatan, seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemerintah desa. Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya justru menjadi alasan sehingga pembangunan dialihkan ke desa lain," demikian inti keberatan yang disampaikan pihak Kepala Desa.

Jika memang terdapat kendala di lokasi awal, tentu harus ada penjelasan yang transparan. Namun, apabila alasan pengalihan hanya bersumber dari informasi yang belum diverifikasi, hal ini patut menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.

Halaman :

Terkini