Kerinci – Pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, mulai menjadi sorotan. Pasalnya, muncul keluhan dan pertanyaan dari masyarakat terkait adanya sejumlah desa yang dinilai belum mendapatkan sentuhan pembangunan secara maksimal baik itu Anggaran APBD maupun APBN, sementara di beberapa desa lainnya terlihat setiap tahunnya adanya kegiatan pembangunan bahkan mendapatkan lebih dari satu proyek dengan mempermainkan judulnya saja.
Sebagai contoh didapil 2 Kerinci khususnya di Kecamatan Kayu Aro Barat Tahun Anggaran 2026 antara lain :
1. Pembangunan Jalan Desa Kebun Baru – Buntu ( lanjutan ) Rp. 141,1 jt dan Aspal Goreng Desa Kebun Baru Rp. 174,9 Jt
2. Penungkatan Jalan Desa Giri Mulyo ( Lanjutan ) Rp 281,9 Jt dan Aspal Goreng Desa Giri Mulyo Rp. 349,7 Jt
3. Peningkatan Jalan Gunung Labu APBDP Rp. 187,9 dan Aspal Goreng Gunung Labu Lanjutan Rp. 131,2 jt.
Sedang di Kec. Gunung Tujuh proyek jalan lingkungan hanya desa Pelompek dan Pelompek Pasar Baru. Pauh Tinggi, Pesisir Bukit dan Sungai Jernih mendapatkan Normalisasi Sungai yang masih menjadi pertanyaan masyarakat terhadap manfaat kegiatan tersebut. Sedangkan beberapa desa yang lainya setiap tahunnya hanya menjadi penonton yang baik. Ada kegiatan Musrenbang selalu hadir, selalu mengusulkan, dan masalah realisasinya berharaplah kepada harapan mudah mudahan dikabulkan.
Sehingga kondisi seperti ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apa sebenarnya yang menjadi dasar penentuan alokasi pembangunan? Mengapa ada desa yang mendapatkan perhatian, sementara desa lainnya terkesan tertinggal?
Pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun program pemerintah pusat, semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan, kebutuhan masyarakat, serta skala prioritas.
Jangan sampai muncul kesan bahwa pembangunan hanya terpusat pada desa-desa tertentu, balas budi disaat pemilu, sedangkan desa lainnya harus menunggu tanpa kejelasan kapan kebutuhan infrastrukturnya akan direalisasikan.
Masyarakat tentu memahami bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas. Namun, penentuan prioritas tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan karena faktor kedekatan, kepentingan kelompok, ataupun pertimbangan tertentu yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
Persoalan ini patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya dinas terkait dan para pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan dalam perencanaan serta pengalokasian anggaran pembangunan.
Jangan sampai pemerataan pembangunan hanya menjadi slogan dalam dokumen perencanaan, sementara kenyataan di lapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan antardesa.
Untuk itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penentuan lokasi proyek, dasar penetapan skala prioritas, serta alasan sejumlah desa di Kecamatan Gunung Tujuh belum tersentuh pembangunan yang diharapkan.
Inspektorat dan lembaga pengawasan terkait juga diharapkan dapat mencermati proses perencanaan dan distribusi kegiatan pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan.
Sebab, pembangunan bukan milik desa tertentu, bukan pula hak kelompok tertentu. Pembangunan adalah hak seluruh masyarakat yang harus diperjuangkan secara adil dan proporsional.
Kini pertanyaannya, di mana letak pemerataan pembangunan di Kecamatan Gunung Tujuh? Dan siapa yang harus bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada masyarakat?
