Suarabernas.com.Kerinci,-Terkait kisruh penetapan Ketua DPRD Kerinci masih menjadi polemik dan menjadi pembicaraan ditengah masyarakat. Pasalnya, sudah ada surat keputusan yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto, hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut sudah merupakan arahan langsung dari pimpinan partai. Ketika DPC Gerindra Kerinci tidak mengindahkan keputusan ini, hal tersebut tentu bisa dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap garis partai.
Sebagai ketua partai di tingkat daerah, sikap seperti ini berpotensi menimbulkan friksi atau ketegangan internal. Biasanya, keputusan partai di tingkat pusat, terutama dari ketua umum, bersifat mengikat dan diharapkan diikuti oleh seluruh struktur di daerah.
Dalam situasi seperti ini, tanggapan dari ketua DPC Gerindra Kerinci maupun Ketua Partai Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, sangatlah penting untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai polemik penetapan Ketua DPRD Kerinci.
Jika benar keputusan dari Prabowo Subianto, selaku Presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra, telah dikeluarkan namun belum diindahkan, ini menunjukkan adanya dinamika internal yang belum terselesaikan. DPC Gerindra Kerinci yang tidak menjalankan keputusan tersebut bisa dianggap tidak menghormati arahan dari pimpinan tertinggi partai, yang mana hal ini dapat merusak integritas dan disiplin partai.
Pengamat kebijakan publik, Nasroel Yasier meminta semua pihak Gerindra harus tegak lurus. Patuh dan taat terhadap putusan Prabowo Subianto tentang penunjukan Andespa Kendora sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kerinci periode 2024-2029.
“Kalau mau protes silahkan ke DPP dalam hal ini Prabowo, berarti yang menolak itu melawan keputusan Prabowo,” ujar Nasroel pada Jumat, 20 September 2024.
Sementara itu, Sikap Ketua Partai Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang terkesan “tutup mata dan tidak bisa memimpin partai”.Hal ini juga bisa menimbulkan persepsi negatif, terutama jika ia dianggap tidak proaktif dalam menangani masalah ini. Sebagai pimpinan di tingkat provinsi, semestinya ia memiliki peran strategis dalam memastikan setiap keputusan pusat partai berjalan dengan baik di daerah. Ketidakpedulian atau lambannya penanganan bisa mengesankan adanya ketidakseriusan dalam menjaga stabilitas partai di wilayah tersebut.
Secara keseluruhan, ketidaksepakatan ini bisa berakibat buruk bagi kohesi internal partai di Jambi, khususnya di Kerinci. Jika konflik ini tidak segera diatasi, dampaknya bisa merusak hubungan antar kader serta citra partai di mata masyarakat, terutama menjelang pemilihan kepala daerah.
Hingga kini, Ketua Partai gerindra provinsi jambi belum memberi tanggapan meskipun awak media ini sudah mencoba mengkonfirmasi melalui via whats app.(die)
