KERINCI,Suarabernas.com – Proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao di Desa Koto Lua dan kawasan Mukai Seberang, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, menjadi sorotan masyarakat dan kalangan aktivis.
Pasalnya, pekerjaan infrastruktur yang menelan anggaran lebih dari Rp12,9 miliar tersebut dilaporkan mengalami kerusakan meski belum lama selesai dikerjakan. Sejumlah jumbo bag yang difungsikan sebagai penahan tebing sungai terlihat roboh, sementara beberapa bagian tebing mengalami keruntuhan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi, ketahanan bangunan, serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI).
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, kerusakan terlihat di sejumlah titik kawasan Koto Lua dan Mukai Seberang. Kondisi jumbo bag yang roboh serta tebing sungai yang runtuh menjadi perhatian, mengingat bangunan tersebut seharusnya berfungsi melindungi bantaran sungai dari ancaman gerusan air.
Sorotan juga datang dari Ketua LSM Respect, Doni. Ia menegaskan bahwa kerusakan pekerjaan yang terjadi selama masa pemeliharaan harus menjadi tanggung jawab pihak rekanan pelaksana.
"Ya, kerusakan pada pekerjaan normalisasi maupun tembok penahan yang roboh dan retak menurutnya masih menjadi tanggung jawab PT Ponjen Mas. Sebab, pekerjaan ini masih dalam masa pemeliharaan," ujarnya.
Menurut Doni, pihak kontraktor tidak boleh lepas tangan terhadap kerusakan yang ditemukan. Ia meminta agar pekerjaan yang bermasalah segera dievaluasi dan diperbaiki sesuai ketentuan kontrak.
Tak hanya itu, Doni juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao tersebut.k
Ia meminta kontraktor maupun pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan diperiksa guna memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.
"Penegak hukum harus memanggil dan memeriksa rekanan atau kontraktor serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini. Jika memang ditemukan dugaan kegagalan konstruksi, harus ditelusuri secara serius. Jangan sampai persoalan ini hanya berlindung di balik alasan bencana," tegasnya.
Menurutnya, kerusakan bangunan yang relatif cepat setelah pekerjaan selesai patut menjadi bahan evaluasi. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui penyebab kerusakan, apakah akibat faktor alam, mutu material, metode pengerjaan, desain konstruksi, atau lemahnya pengawasan.
Petani Ikut Menanggung Dampak
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kualitas pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat, khususnya petani yang memiliki lahan di sekitar aliran Sungai Batang Merao.
Akibat jebolnya tanggul dan meluapnya air sungai, sejumlah lahan persawahan dilaporkan terendam. Kondisi tersebut membuat petani terancam mengalami gagal panen dan menanggung kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Bagi petani, kerusakan tanggul bukan sekadar persoalan bangunan fisik. Infrastruktur yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi perhatian ketika masyarakat masih menghadapi ancaman luapan sungai dan kerusakan lahan pertanian.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut dinilai mendesak dilakukan. Pemeriksaan lapangan secara independen, audit mutu pekerjaan, serta pengujian kondisi konstruksi diperlukan agar penyebab kerusakan dapat diketahui secara objektif.
BWSS VI dan Kontraktor Diminta Buka Suara
Dengan nilai pekerjaan mencapai lebih dari Rp12,9 miliar, publik tentu berharap proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi risiko kerusakan bantaran sungai dan ancaman banjir.
Masyarakat kini menunggu penjelasan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VI selaku pihak yang menangani kegiatan tersebut, termasuk PT Ponjen Mas sebagai kontraktor pelaksana.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWSS VI maupun PT Ponjen Mas belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan konstruksi yang menjadi sorotan tersebut.
Publik berharap persoalan ini tidak berhenti pada saling menyalahkan, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, pertanggungjawaban kontraktor apabila ditemukan kelalaian, serta langkah perbaikan agar kerugian masyarakat tidak semakin meluas.
