Suarabernas.com.Kerinci,- Pihak PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) diduga bermain dengan Kepala Desa (Kades) dua Desa Pulau Pandan terkait dengan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan PLTA di Sungai Tanjung Merindu.

Pasalnya, Sungai Tanjung Merindu tersebut merupakan sumber mata pencaharian warga. Sejak dimulainya konstruksi pintu air proyek pada tahun sebelumnya, masyarakat mulai merasakan dampak langsung terhadap mata pencaharian mereka, terutama yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan sungai, dan nelayan darat.

Warga dari dua desa di wilayah tersebut menyesalkan kepala desa (kades) berpihak kepada pihak perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang beroperasi di daerah mereka.

Hal ini dipicu oleh ketidakjelasan pemberian kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat terdampak. Terkait akan dinormalisasinya sungai Tanjung Merindu untuk kegiatan proyek PLTA Kerinci.

Meskipun pihak PLTA telah menjalin kesepakatan dengan sebagian kecil kepala keluarga (KK) dan memberikan kompensasi. Namun mayoritas warga masih bertahan pada sikap penolakan.

Mereka menilai, kepala desa justru terkesan menutupi informasi dan lebih berpihak pada kepentingan perusahaan.

"Kami tidak ada ketua, kami bergerak sendiri. Kepala desa sudah berpihak kepada mereka (perusahaan PLTA, red). Kami tidak rela," ujar Erniati, ibu-ibu yang ikut aksi penolakan.

Warga lain meminta Jusuf Kalla untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak dan memecat Humas PT KMH, Aslori yang diduga sudah bermain dengan Kades.

"Kita tidak ingin ada gesekan antara masyarakat dengan perusahaan, makanya kami ingin pihak PLTA langsung berkomunikasi dengan warga bukan dengan kades," ungkapnya.(Die)