SUNGAIPENUH,Suarabernas.com – Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menorehkan capaian membanggakan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menyebut Kota Sungai Penuh sebagai daerah dengan capaian penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbaik di Provinsi Jambi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Komitmen Kebijakan Pendukung Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko (MR) yang digelar di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa (15/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH dan dipimpin Sekretaris Daerah Alpian. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Zulherizal, Ak., M.Si., seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kota Sungai Penuh.

Dalam paparannya, Zulherizal menegaskan bahwa penerapan SPIP dan Manajemen Risiko merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengendalian intern agar setiap program berjalan sesuai ketentuan dan mampu meminimalkan berbagai potensi risiko. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko mengacu pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020, Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, Permendagri Nomor 88 Tahun 2022, serta Permendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Selain memaparkan kebijakan tersebut, BPKP juga menyampaikan gambaran kondisi makro perekonomian Kota Sungai Penuh, capaian tata kelola pemerintahan, serta hasil penilaian Panel SPIP Pemerintah Kota Sungai Penuh.

BPKP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dinilai berhasil mengelola anggaran secara baik sepanjang tahun 2026. Bahkan, Kota Sungai Penuh dinobatkan sebagai daerah dengan capaian penerapan SPIP terbaik di Provinsi Jambi.

"Kami berharap capaian yang telah diraih Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2027. Dengan demikian, budaya pengendalian intern dan manajemen risiko akan semakin kuat untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas," ujar Zulherizal.

Sementara itu, Wali Kota Alfin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern dan budaya manajemen risiko di seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, sinergi antara Pemkot Sungai Penuh dan BPKP menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegas Alfin.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat. Penguatan pengawasan internal dan penerapan manajemen risiko diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, berintegritas, serta semakin dipercaya oleh masyarakat.