KERINCI,Suarabenas.com – Puluhan warga Desa Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kerinci, Kamis (21/05/2026). Massa yang didominasi kaum ibu-ibu itu datang bersama tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga para bapak untuk menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Semerah, Drs. Jalpahri atau yang akrab disapa Kades Ijal.
Dengan membawa spanduk tuntutan dan menyampaikan orasi secara bergantian, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci segera mengambil langkah tegas dengan mencopot kepala desa yang mereka nilai sudah tidak lagi menjalankan pemerintahan secara baik dan terbuka.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung di halaman Kantor Bupati Kerinci dengan pengawalan ketat aparat kepolisian serta Satpol PP guna menjaga situasi tetap kondusif.
Warga Mengaku Sudah Kehilangan Kepercayaan
Dalam orasinya, koordinator aksi menyampaikan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menahan kekecewaan terhadap pola kepemimpinan Kades Semerah. Warga menilai banyak kebijakan desa diambil secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kami merasa dianaktirikan di desa sendiri. Tidak ada perhatian nyata kepada masyarakat. Karena itu kami datang untuk meminta keadilan agar Kades segera turun,” ujar salah seorang peserta aksi.
Tak hanya soal pemerintahan desa, warga juga menyoroti minimnya kehadiran kepala desa dalam aktivitas sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.
“Kades Semerah itu tidak pernah terlihat di desa. Bahkan di masjid untuk salat Jumat, tarawih, hingga salat Idulfitri pun beliau tidak pernah kelihatan,” teriak salah satu orator yang disambut sorakan massa aksi.
Lima Tuntutan Utama Disampaikan ke Pemkab Kerinci
Dalam audiensi dengan pihak pemerintah daerah, warga menyerahkan sejumlah tuntutan yang mereka anggap sebagai bentuk aspirasi resmi masyarakat Desa Semerah.
Berikut lima tuntutan utama warga:
1.Mendesak Bupati Kerinci melalui Camat untuk segera menonaktifkan dan memberhentikan Drs. Jalpahri secara permanen dari jabatan Kepala Desa Semerah.
2. Meminta Inspektorat Kabupaten Kerinci membuka hasil audit tahun 2023 terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD).
3. Menilai Drs. Jalpahri sudah tidak layak lagi menjadi panutan dan pemimpin masyarakat Desa Semerah.
4. Memprotes tidak pernah dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) sejak tahun 2023 hingga 2026.
5. Mendesak Ketua dan anggota BPD agar tidak menandatangani APBDes 2024–2026 sebelum kepala desa diberhentikan.
Ancam Turun dengan Massa Lebih Besar
Meski berlangsung damai, aksi tersebut menyiratkan kemarahan warga yang sudah memuncak. Massa memberi tenggat waktu selama satu minggu kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk merespons tuntutan mereka.
Jika tidak ada keputusan atau tindakan konkret dari pemerintah daerah, warga mengaku siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami akan datang lagi dengan massa lebih banyak jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti,” ujar salah satu tokoh masyarakat saat aksi berlangsung.
Menjelang waktu salat Zuhur, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Namun, raut kecewa dan harapan akan perubahan masih tampak jelas di wajah para warga Desa Semerah yang mendambakan pemerintahan desa yang lebih terbuka, aktif, dan berpihak kepada masyarakat.
