KERINCI,Suarabernas.com – Proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao di Kabupaten Kerinci yang menelan anggaran hampir Rp13 miliar kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Alih-alih menghadirkan rasa aman dari ancaman banjir, proyek yang dibiayai melalui APBN tersebut justru memicu kekhawatiran warga terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang terpasang di lokasi, proyek tersebut berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi, melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VI. Pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp12.987.306.250 itu dilaksanakan oleh PT Ponjen Mas dengan masa kerja selama 300 hari kalender.
Namun di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, sejumlah warga menilai hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan belum mencerminkan proyek bernilai miliaran rupiah. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait mutu pekerjaan hingga efektivitas pengawasan selama proses pelaksanaan proyek berlangsung.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, masyarakat jadi khawatir. Ini bukan proyek kecil, anggarannya hampir Rp13 miliar. Harusnya kualitas pekerjaan benar-benar terjamin karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ungkap salah seorang warga.
Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Sungai Batang Merao selama ini dikenal sebagai salah satu sumber ancaman banjir yang kerap berdampak pada sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Karena itu, pembangunan tanggul dan normalisasi sungai menjadi harapan besar masyarakat untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi hampir setiap musim hujan.
Sayangnya, harapan tersebut kini dibayangi keraguan. Beberapa warga menilai pekerjaan terlihat kurang rapi dan belum memberikan keyakinan bahwa tanggul mampu bertahan menghadapi debit air yang tinggi saat musim penghujan tiba.
“Yang ditakutkan masyarakat, kalau nanti debit air meningkat dan tanggul tidak mampu menahan arus. Jangan sampai setelah anggaran besar dikeluarkan, hasilnya justru tidak maksimal,” ujar warga lainnya.
Selain kualitas pekerjaan, masyarakat juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dalam proyek tersebut. Mereka berharap seluruh tahapan pekerjaan benar-benar diawasi sesuai standar teknis agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Seorang tokoh masyarakat menegaskan bahwa proyek pengendalian banjir merupakan kebutuhan vital yang tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan.
“Ini proyek yang sangat penting karena menyangkut perlindungan masyarakat dari ancaman banjir. Karena itu kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama dan pengawasannya juga harus ketat,” katanya.
Sorotan masyarakat semakin menguat mengingat nilai proyek yang mencapai hampir Rp13 miliar. Warga meminta pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan yang sedang berjalan guna memastikan seluruh spesifikasi teknis dan kualitas material sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.
Masyarakat juga berharap instansi teknis, termasuk Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, dapat memberikan penjelasan terbuka terkait progres pekerjaan dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah publik.
“Yang diinginkan masyarakat sederhana, proyek ini harus benar-benar berkualitas dan mampu melindungi warga dari banjir. Jangan sampai anggaran besar yang sudah dikeluarkan tidak memberikan hasil yang maksimal,” ujar seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai kritik dan pertanyaan yang disampaikan masyarakat mengenai proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao tersebut.
Dengan besarnya anggaran yang digunakan serta pentingnya fungsi proyek bagi keselamatan warga, publik kini menanti transparansi dan langkah evaluasi dari pihak berwenang agar pembangunan tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai harapan masyarakat.
