Rohil, (SBC) Rapat Paripurna  Penyampaian Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Anggaran 2025 oleh Bupati Rohil

Sidang dibuka Wakil Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Ketua DPRD Rohil Ilhammi,S.trk Keb.,Wakil Ketua Imam Suroso, Wakil Ketua Basirun Nur Efendi serta dihadiri 23 dari 45 Anggota DPRD berbagai unsur Fraksi Fraksi ,Senin (20/7/26) malam di kantor DPRD Rohil

Wakil Ketua DPRD Rohil Maston menyampaikan beberapa hal yang mendasar terselenggara paripurna yakni surat yang disampaikan terkait laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2025 , Kemudian keputusan Badan musyawarah ( Bamus )

Maston mengingatkan bahwa Transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah wajib untuk menyampaikan tentang pertanggung jawaban berupa lampiran laporan arus kas dan catatan pentingnya pengelolaan keuangan daerah tersebut 

Lanjut Maston Proses ini lalu diwujudkan disampaikan lewat Ranperda pertanggung jawaban oleh DPRD Kepada kepala daerah dengan melampirkan laporan keuangan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI ) seperti laporan kinerja dan laporan keuangan Badan usaha milik daerah paling lambat 6 bulan tahun berakhir anggaran

Sementara Bupati Rohil H.Bistamam menyampaikan gambaran anggaran daerah telah diaudit BPK RI dengan mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian ( WDP)

"Opini WDP diberikan BPK sebagai bahan evaluasi untuk melakukan suatu perbaikan dalam pengelolaan keuangan  sehingga kedepan bisa meriah Wajar Tanpa  Pengecualian atau (WTP )," ungkapnya

Bistamam juga memaparkan gambaran APBD Kabupaten Rohil tahun 2025, sebelumnya Rp 2, 5 Triliun lebih , terialisasi  Rp 2,2 Triliun lebih ,terdiri dari belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 1,9 Triliun sekian sehingga terialisasi sebesar Rp 1,7 Triliun sekian

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp 305 Milyar lebih terialisasi Rp 226 Milyar ,lebih selanjutnya  .Sedangkan anggaran  tak terduga dianggarkan Rp 7,5 milyar lebih terialisasi Rp 4,2 milyar sekian .

Kemudian pada belanja transfer dianggarkan Rp 305 milyar terialisasi Rp 234 milyar lebih dan  dari tiga Pembiayaan berasal dari pengunaan Silpa  tahun pada anggaran sebelum dengan direalisasikan sebesar Rp 14 milar lebih .Realisasi  pendapatan belanja dan  pembiayaan Silpa tahun 2025 tercatat Rp 3, 9 milyar lebih (**)