KERINCI,Suarabernas.com – Proyek normalisasi Sungai Batang Merao di Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, mulai mendapat sorotan masyarakat. Warga meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI selaku pemilik program turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sorotan tersebut muncul karena normalisasi sungai tidak sekadar menyangkut pelebaran alur dan pembangunan tanggul, tetapi juga harus mampu mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi kekhawatiran warga, khususnya saat musim penghujan.
Pantauan di lapangan, Senin (2/11/2026), terlihat satu unit alat berat jenis excavator sedang beroperasi di kawasan Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh. Alat berat tersebut melakukan pekerjaan pelebaran alur sungai serta pengerjaan tanggul di sepanjang aliran Sungai Batang Merao.
Sejumlah warga yang menyaksikan langsung pekerjaan tersebut berharap pelaksanaan normalisasi benar-benar memperhatikan kondisi geografis dan karakteristik aliran sungai.
Menurut warga, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pelurusan alur sungai agar arus air lebih lancar, sehingga tidak menimbulkan hambatan yang berpotensi menyebabkan luapan ketika debit air meningkat.
"Pihak balai harus bisa menyesuaikan pekerjaan normalisasi dengan kondisi Sungai Batang Merao. Setidaknya alur sungai diluruskan agar aliran air lebih lancar. Selain itu, kami berharap digunakan excavator dengan jangkauan lengan yang lebih panjang supaya pekerjaan pengerukan bisa menjangkau bagian sungai yang diperlukan dan kedalamannya sesuai spesifikasi teknis," ujar salah seorang warga.
Tak hanya persoalan pelebaran dan pengerukan, warga juga menyoroti konstruksi tanggul yang sedang dikerjakan. Mereka berharap pembangunan tersebut disertai sistem penguatan tebing atau konstruksi penahan yang sesuai dengan kondisi tanah dan karakteristik sungai.
Kekhawatiran masyarakat cukup beralasan. Tanpa perencanaan dan penguatan konstruksi yang memadai, tanggul dikhawatirkan tidak mampu bertahan lama, terutama ketika debit air meningkat dan arus sungai menjadi lebih deras.
"Ini menggunakan uang negara dengan anggaran sampai miliaran rupiah. Bukan jumlah yang sedikit. Kami meminta BWS Sumatera VI mengerjakannya dengan baik agar tanggul bisa bertahan lama. Sebab, wilayah Desa Pahlawan Belui kerap mengalami banjir ketika memasuki musim hujan," ungkap warga.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai keterbukaan informasi pelaksanaan proyek. Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang petugas pengawas lapangan menyebutkan bahwa pekerjaan normalisasi tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh BWS Sumatera VI.
Namun, petugas tersebut mengaku hanya mendapat tugas memantau aktivitas alat berat dan mendokumentasikan pekerjaan di lapangan.
"Kami hanya diperintahkan mengawasi alat bekerja dan mengambil foto lokasi sebagai dokumentasi. Mengenai anggaran, kami tidak tahu. Untuk informasi lebih detail, silakan tanyakan langsung kepada pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera VI," katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai nilai anggaran, volume pekerjaan, target kedalaman pengerukan, panjang sungai yang dinormalisasi, hingga spesifikasi teknis tanggul masih perlu dikonfirmasi kepada pihak BWS Sumatera VI.
Masyarakat berharap pihak balai tidak hanya mengandalkan laporan dokumentasi dari petugas lapangan, tetapi juga melakukan pengawasan teknis secara langsung dan berkala.
Sebab, keberhasilan normalisasi sungai tidak bisa hanya diukur dari beroperasinya alat berat atau terlihatnya pelebaran alur sungai. Hasil pekerjaan harus mampu meningkatkan kapasitas aliran air, memperkuat tebing sungai, serta memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat di sekitar bantaran.
Kini, masyarakat menunggu keseriusan BWS Sumatera VI memastikan proyek tersebut dikerjakan secara maksimal, transparan, dan sesuai perencanaan. Jangan sampai anggaran negara yang digelontorkan hingga miliaran rupiah tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
