JAMBI – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Pol Handoko.
Dikutip dari akun Instagram @divpropam.polri, Minggu (22/11/2026), Divisi Propam Polri telah melaksanakan Sidang KKEP terhadap Kombes Handoko terkait pelanggaran dalam proses penerimaan Binta Polri Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan fakta persidangan, terungkap adanya praktik percaloan dengan total yang yang diterima sebesar Rp339 juta.
“Atas perbuatannya, Komisi KKEP menjatuhkan sanksi berupa perbuatan tercela, penempatan dalam tempat khusus (patsus) selama 17 hari (telah dijalani), serta PTDH,” tulis keterangan dalam postingan tersebut.
Putusan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan kode etik profesi, menjaga integritas institusi, serta memastikan proses penerimaan anggota Polri berjalan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntable, dan Humanis).
Berdasarkan pantauan dalam postingan tersebut, Sidang KKEP terhadap Kombes Pol Handoko dilaksanakan secara hybrid.
Sejumlah saksi ada yang dihadirkan langsung ke persidangan, dan beberapa saksi lainnya memberikan keterangan lewat zoom meting.
