JAMBI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi didesak untuk mengusut tuntas laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh calon Walikota Jambi, H Abdul Rahman (HAR).
Desakan tersebut datang dari Forum Masyarakat Peduli Pilkada Bersih, yang pada Senin (18/11/2024) pagi menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Kota Jambi.
Dalam aksinya, mereka mendesak agar kasus dugaan kampanye terselubung dan pembagian beras di klenteng yang melibatkan Cawako HAR diusut secara profesional.
Raden Syah Iran selaku koordinator aksi mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut telah mencoreng prinsip demokrasi yang sehat, apalagi jika terjadi di tempat ibadah yang seharusnya bebas dari kepentingan politik.
Para demonstran mengangkat poster berisi kritik tajam seperti "Stop Politik Beras" dan "Selamatkan Demokrasi Kota Jambi."
Kasus ini mencuat setelah laporan dari Robert Samosir mengenai kegiatan yang diduga melanggar aturan kampanye.
Sejak saat itu, Bawaslu Kota Jambi telah memeriksa pengelola klenteng serta calon Walikota HAR. Meskipun begitu, massa merasa proses hukum berjalan lamban dan mendesak agar kasus ini segera diproses ke tahap penyidikan.
"Bukti sudah cukup jelas. Jangan biarkan kasus ini dibiarkan mengendap. Kami ingin Bawaslu dan Gakkumdu bertindak tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu," ujar Raden Syah Iran dalam aksi tersebut.
Massa juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Mereka khawatir jika lembaga pengawas hanya bertindak tegas terhadap pihak tertentu, sementara yang lainnya lolos dari hukum hanya karena kekuatan politik.
"Jangan sampai ada kesan bahwa Bawaslu hanya berani menindak pelanggaran di tingkat bawah, tapi tutup mata terhadap mereka yang punya kekuasaan. Hukum harus berlaku adil untuk semua," tegasnya.
Aksi ini memicu perhatian warga sekitar, yang juga turut bergabung dalam demonstrasi dan menyuarakan dukungannya. Banyak yang sepakat bahwa demi menjaga marwah demokrasi, penegakan hukum harus transparan dan tanpa tebang pilih.
Kasus ini menjadi sorotan publik di Kota Jambi karena dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di tempat ibadah dapat merusak integritas pemilu itu sendiri.
Kini, masyarakat menunggu langkah Bawaslu dan Gakkumdu untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan, dan kasus ini tidak hanya menjadi lip service tanpa penyelesaian yang jelas.
